Warga dan Nelayan Kecewa Atas Isu yang Dinilai Menyudutkan SPDN Limbung

 

BIN | MENTOK - Di tengah mencuatnya pemberitaan terkait dugaan penyimpangan penyaluran solar bersubsidi di SPDN Kampung Limbung, sejumlah warga dan nelayan menyampaikan kekecewaannya terhadap informasi yang dinilai membentuk persepsi negatif terhadap SPDN Limbung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat.

Menurut beberapa warga dan nelayan yang ditemui, pemberitaan tersebut dianggap terlalu sepihak dan belum didukung hasil pemeriksaan resmi dari instansi yang berwenang. Mereka menilai narasi yang berkembang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta mencoreng nama baik SPDN yang selama ini melayani kebutuhan bahan bakar para nelayan.

"Kami sangat menyayangkan adanya isu yang berkembang dan terkesan menjelekkan SPDN Limbung. Informasi seperti ini seharusnya disampaikan secara berimbang dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi, bukan hanya berdasarkan dugaan atau persepsi sepihak," ujar salah seorang narasumber.

Ia juga mengaku heran dengan tudingan yang menyebut adanya nelayan yang tidak mendapatkan jatah solar bersubsidi. Menurutnya, hingga saat ini tidak pernah mendengar adanya nelayan yang benar-benar tidak memperoleh solar subsidi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau memang ada nelayan yang tidak kebagian solar subsidi, mana orangnya? Silakan tampil dan sampaikan secara terbuka. Setahu kami selama ini kebutuhan nelayan tetap terlayani," imbuhnya dengan nada kecewa.

Senada dengan itu, sejumlah nelayan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Mereka meminta agar setiap persoalan diserahkan kepada instansi terkait untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi secara objektif.

Para nelayan juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi memang penting dilakukan, namun penyampaian informasi kepada publik harus tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan keresahan maupun kerugian bagi pihak tertentu sebelum adanya fakta dan keputusan resmi dari pihak yang berwenang.

Febry/Tim