BIN | BEKASI - Sorotan tajam datang dari D. Silalahi terkait kondisi pendidikan yang dinilai janggal. Di tengah kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai miliaran rupiah, fakta bahwa sekitar 50 persen tenaga pengajar masih berstatus honorer memicu tanda tanya besar.
Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut arah kebijakan dan keberpihakan anggaran.
“Dana publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Ketika setengah guru masih honorer, publik berhak tahu: ke mana sebenarnya prioritas anggaran itu diarahkan?” tegas D. Silalahi.
Ia menilai, ada potensi ketidaksesuaian antara besarnya anggaran yang diterima dengan realisasi kebutuhan mendasar di lapangan, khususnya terkait kesejahteraan guru.
“Ini bukan hanya soal angka, ini soal keberpihakan. Jika dana besar tidak berdampak langsung pada status dan kesejahteraan guru, maka patut dipertanyakan pengelolaannya,” lanjutnya.
D. Silalahi juga mendesak adanya keterbukaan penuh dari pihak sekolah maupun instansi terkait, termasuk rincian penggunaan dana BOS secara detail kepada publik.
“Jangan sampai ada ruang gelap dalam pengelolaan dana pendidikan. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujarnya.
Isu ini diperkirakan akan terus bergulir, seiring meningkatnya desakan publik agar pengelolaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan utamanya.
Red
Social Header