BIN | BEKASI – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Tambun Selatan menuai sorotan. Di tengah kucuran anggaran negara yang mencapai lebih dari Rp 1,3 miliar sepanjang tahun 2025, sejumlah kejanggalan dalam prioritas penggunaan dana mulai terungkap.
Data yang dihimpun menunjukkan, pada Tahap 1 tahun anggaran 2025, sekolah ini menerima dana sebesar Rp 705 juta. Namun, alokasi untuk pengembangan perpustakaan tercatat nol rupiah.
Padahal, fasilitas perpustakaan merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang kualitas pendidikan. Ironisnya, pada tahap berikutnya, alokasi untuk perpustakaan justru melonjak drastis hingga Rp 146 juta.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar:
Mengapa kebutuhan mendasar seperti perpustakaan tidak menjadi prioritas sejak awal?
Dominasi Belanja Administrasi dan Sarpras
Selain itu, komposisi anggaran menunjukkan dominasi belanja pada sektor administrasi dan sarana prasarana.
Pada Tahap 1 saja:
Administrasi kegiatan sekolah mencapai Rp 162 juta
Pemeliharaan sarana prasarana Rp 130 juta
Jika ditotal dengan Tahap 2, kedua pos ini menyerap hampir setengah miliar rupiah.
Pengamat menilai, pola ini perlu dikaji lebih dalam karena berpotensi menggeser fokus dari kebutuhan utama pembelajaran.
 |
| Kepsek SMPN 4 Tambun Selatan |
Pengembangan Guru Sempat Nol
Hal lain yang menjadi sorotan adalah minimnya perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Pada Tahap 1:
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan: Rp 0
Baru pada Tahap 2 dialokasikan sekitar Rp 38 juta.
Padahal, peningkatan kompetensi guru merupakan faktor kunci dalam kualitas pendidikan.
Honor Guru Dinilai Minim
Total anggaran untuk pembayaran honor selama setahun tercatat sekitar Rp 172 juta.
Dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan mencapai 73 orang, angka ini dinilai relatif kecil, terutama jika sebagian besar berstatus non-ASN.
Hal ini memunculkan pertanyaan publik:
Apakah kesejahteraan guru sudah menjadi prioritas dalam pengelolaan dana BOS?
Sebagai sekolah negeri berakreditasi A dengan jumlah siswa mencapai 1.199 orang, SMPN 4 Tambun Selatan seharusnya memiliki tata kelola anggaran yang optimal dan berorientasi pada kualitas layanan pendidikan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran, terutama pada aspek:
Literasi (perpustakaan)
Pengembangan guru
Kesejahteraan tenaga pendidik
Kondisi ini mendorong perlunya transparansi lebih lanjut dari pihak sekolah maupun dinas terkait.
Publik berhak mengetahui:
Dasar penentuan prioritas anggaran
Rincian penggunaan dana secara detail
Evaluasi efektivitas penggunaan BOS
Pengawasan menjadi penting agar dana pendidikan yang bersumber dari negara benar-benar memberikan dampak maksimal bagi siswa.
Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, muncul pertanyaan mendasar:
apakah dana miliaran tersebut benar-benar menyentuh inti kebutuhan pendidikan, atau justru habis di sektor yang kurang berdampak langsung bagi siswa?
Red
Social Header